Kupang, 10 September 2026 – Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menerima kunjungan kerja strategis dari Komisi I DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Kamis (10/9). Kunjungan yang berlangsung di Kantor Inspektorat Provinsi NTT, Jl. Palapa No. 6, Kota Kupang ini, dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD TTS, Marthen Natonis, S.Hut., M.Si, beserta jajaran anggotanya. Kunjungan ini merupakan langkah proaktif dari DPRD TTS untuk melakukan konsultasi intensif terkait penguatan fungsi pengawasan legislatif, dengan fokus utama pada pengawasan dan percepatan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP).
Pertemuan penting tersebut diterima langsung oleh Inspektur Provinsi NTT, Stefanus F. Halla, S.T.,M.M, CGCAE, didampingi oleh Inspektur Pembantu (Irban) V, Jonnas O. Manesi, S.T., M.T, FRMP, serta Auditor Madya Linda Triono S.T.,M.H, CGAA, FRMP. Langkah ini diambil guna menyelaraskan tata kelola pengawasan keuangan dan administrasi daerah agar berjalan sesuai regulasi yang berlaku.
Dalam sesi konsultasi tersebut, pihak Inspektorat Daerah Provinsi NTT memaparkan bahwa pemantauan terhadap TLHP merupakan elemen krusial dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel (good governance). Penyelesaian temuan dari setiap hasil audit, baik pemeriksaan internal (APIP) maupun eksternal (BPK), harus dipastikan tuntas agar tidak menjadi beban finansial atau hukum di kemudian hari bagi pemerintah daerah.
Merespons pemaparan tersebut, jajaran Komisi I DPRD TTS menegaskan komitmen penuh mereka untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan yang melekat pada lembaga legislatif. Mereka berharap wawasan dan mekanisme pemantauan TLHP yang diperoleh dari konsultasi ini dapat diaplikasikan sebagai instrumen evaluasi yang kuat saat melakukan pengawasan terhadap mitra-mitra kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten TTS.
Melalui kunjungan konsultasi ini, baik Inspektorat Daerah Provinsi NTT maupun Komisi I DPRD TTS sepakat untuk terus mendorong percepatan penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan secara transparan, demi menjamin pengelolaan APBD yang efisien dan tepat sasaran bagi masyarakat.