RBPK

 

Program Pencegahan Korupsi di Provinsi Nusa Tenggara Timur telah dilaksanakan sejak tahun 2017, secara umum telah banyak kemajuan yang tercapai, dari tahun ke tahun progres capaian aksi semakin meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa tata kelola Pemerintahan pada area yang diintervensi melalui program koordinasi dan supervisi pencegahan semakin baik. Pada tahun 2021, capaian MCP Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 82,64%, hasil evaluasi juga menunjukkan capaian aksi pada beberapa Pemerintah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur pun lebih meningkat dari tahun sebelumnya.

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa capaian aksi pencegahan korupsi pada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur secara umum masih relatif rendah. Hasil capaian MCP pada Pemerintah Kabupaten/kota ini, menggambarkan bahwa tata kelola Pemerintahan dalam beberapa area yang diintervensi ini belum berjalan pada koridor yang diharapkan, dan perlu mendapat perhatian dalam pembinaan dan pengawasannya.

Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu unit organisasi Pemerintah Provinsi yang membantu Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan Pemerintahan, berkomitmen untuk mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota dalam meningkatkan capaian aksi pencegahan korupsi pada tahun 2022 ini.

SILAHKAN KLIK TULISAN RBPK ATAU GAMBAR DIBAWAH INI UNTUK MASUK KE HALAMAN RUANG PENCEGAHAN KORUPSI DAN REFORMASI BIROKRASI

RBPK