Dalam rangka memaksimalkan pemanfaatan Produk Dalam Negeri (PDN) untuk kebutuhan kementerian lembaga dan pemerintah daerah, Pemerintah Pusat kembali menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern (Wasin) tahun 2022. Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah tahun 2022 ini digelar secara nasional melalui video conference (vidcon). Plt Inspektur Provinsi NTT Drs. Kanisius H. M. Mau, M.Si Mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Tahun 2022 Secara Virtual Bersama Wakil Gubernur Drs. Josef Nae Soi, M.M dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTT Sofyan Antonius

Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern (Wasin) Tahun 2022 diselenggarakan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI dengan  tema ‘Kawal Produk Dalam Negeri untuk Bangsa Mandiri.’ Kegiatan Rakornas ini dibuka secara resmi oleh Presiden Joko Widodo secara luring dari istana Negara, Jakarta. Kergiatan ini dihadiri beberapa menteri, diantaranya Menko Kemaritiman dan Investasi, Menteri Sekretaris Kabinet, Menteri Dalam Negeri, Menteri BUMN, Menteri Perindustrian, Menteri Koperasi dan UMKM bersama pejabat tinggi lainnya. Sementara  itu, para Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota se-Indonesia mengikuti secara virtual bersama menteri lainnnya, termasuk Ketua KPK, Kapolri, Panglima TNI serta pimpinan lembaga negara lainnya.

Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern (Wasin) Tahun 2022 di ruang Rapat Gubernur NTT, Selasa (14/6). Hadir secara virtual dalam acara ini, Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi. Rakornas tersebut dilaksanakan secara virtual Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTT Sofyan Antonius dan Plt Inspektur Provinsi NTT Drs. Kanisius H. M. Mau, M.Si dan beberapa pimpinan perangkat daerah.

Dalam Rakornas tersebut, Presiden mengingatkan Para Menteri dan Pimpinan Lembaga serta Kepala Daerah, untuk mengoptimalkan pemanfaatan APBN dan APBD untuk belanja produk dalam negeri. Belanja pemerintah baik itu APBN maupun APBD harus memiliki tiga hal penting yakni, menciptakan nilai tambah pada negara, bisa membangkitkan pertumbuhan ekonomi dan efisien.

Presiden juga minta perhatian dari BPKP dan Apararat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), untuk mengawal serius program ini.  Tidak boleh ada alasan spek, kualitas tidak baik atau pun soal harga. Sekitar 842 produk impor yang masih ada dalam e-katalog (nasional) namun sudah diproduksi dalam negeri, harus dicoret.

Presiden Jokowi  mengatakan “Inilah tugasnya BPKP dan APIP. Saya senang kita sudah ada kemajuan dalam beberapa bulan ini.  Sebelumnya, dari 514 kabupaten/kota dan 34 provinsi, baru ada 46 pemda (pemerintah daerah,red) yang punya e-katalog lokal. Sekarang ini sudah naik, sudah ada 123 pemerintah daerah yang punya e-katalog lokal. Naiknya cepat, ini pasti karena dikejar BPKP. Awasi betul, agar semua kabupaten/kota dan provinsi memiliki e-katalog lokal, sehingga produk-produk lokal masuk semuanya. Dengan itu, nilai tambah dan lapangan kerja ada (tercipta,red) dalam negeri, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kita,”  

Sementara itu, Kepala BPKP RI, Muhammad Yusuf Ateh dalam kesempatan Rakornas menyampaikan  pengawasan internal telah dilakukan secara intensif. Untuk mengawal disiplin prioritas belanja pemerintah, untuk belanja produk dalam negeri. Terbitnya Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia

By admin