Kupang-ItdaProv NTT ; Bertempat di Hotel Sotis Kupang, Selasa 06 Juni 2022 dilaksanakan Lokakarya Kelompok Kerja Gender lintas OPD dalam Penanggulangan Bencana di Provinsi NTT. Kolaborasi antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kegiatan ini diikuti oleh Ketua DPRD Provinsi NTT Ir.Emelia Julia Nomleni sebagai narasumber, Sekretaris Bapelitbangda sebagai narasumber, Koordinator Siap Siaga Ibu Silvia Fanggidae, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTT, Forum  Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA), APDIS dan 10 OPD pada lingkup Pemerintah Provinsi NTT.

Pengarusutamaan Gender merupakan strategi pembangunan pemberdayaan perempuan, implementasinya melalui prinsip kesetaraan dan keadilan gender, dan di perangkat Pemerintah Provinsi NTT sudah diterapkan dengan membentuk Gender Focal Point di masing-masing OPD, tim focal point ini mendapat mandat untuk melakukan analisa sejauh mana program dalam OPD masing-masing menerapkan isu gender. Dalam Peraturan Gubernur NTT Nomor 92 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dalam Peraturan diatas tidak hanya isu gender yang diangkat namun isu kerentanan lainnya seperti disabilitas dan usia.

 

Foto bersama para peserta lokakarya dan Narasumber (Dok. Itda Prov.NTT)

Saat ini gabungan isu gender dan kerentanan ini dikenal dengan istilah Gender Equality Disability and Social Inclusion (GEDSI) atau kesetaraan Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial yang dapat menjadi acuan untuk menelusuri kerentanan berlapis (interseksionalitas) yang dialami individu atau kelompok rentan dalam penanggulangan bencana.

Dalam kesempatan ini Ir.Emelia Julia Nomleni  sebagai narasumber mengatakan bahwa terkait rancangan Peraturan Daerah Provinsi NTT tentang Pengarusutamaan Gender telah diberikan persetujuan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Provinsi NTT pada Rapat Paripurna tanggal 5 April 2022 dan sampai dengan saat ini masih dalam proses fasilitasi di Kementerian Dalam Negeri (setelah difasilitasi akan diberikan nomor register oleh Biro Hukum Setjen Kemendagri) untuk dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah oleh Gubernur.

Dalam Lokakarya tersebut juga terdapat  sesi diskusi kelompok terkait bagaimana Pengarusutamaan Gender Equality Disability and Social Inclusion (GEDSI) dalam Penanggulangan Bencana dan apa yang perlu dilakukan (ref. Pergub 92/2021 dan Roadmap PUG BNPB)

Auditor Muda Deice Dami, SE memaparkan hasil kerja kelompok (Dok. Itda Prov.NTT)

Tujuan dari lokakarya kelompok kerja Pengarusutamaan Gender yakni berbagi pemahaman tentang gender, GEDSI dan Pengarusutamaan GEDSI, mengidentifikasi strategi terbaik pengarusutamaan GEDSI dalam penanggulangan bencana dan merumuskan pembentukan tim dan rencana kerja penyusunan panduan (juklak/juknis) untuk pengarusutamaan GEDSI dalam Penanggulangan Bencana. Salam tangguh(Dce)

#itdaprovntt#nttbangkitnttsejahtera

 

By admin