Dalam rangka penyusunan RKA-SKPD dan APBD Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan Standar Harga Satuan Barang dan Jasa dengan Keputusan Gubernur dan Standar Biaya Umum dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur. Standar Harga Satuan dan Standar Biaya Umum akan ditetapkan sebagai standar harga satuan dan biaya masukan oleh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal ini dimaksudkan agar harga satuan dan biaya masukan dalam kegiatan yang diusulkan sama oleh setiap Perangkat Daerah. Disamping itu juga merupakan implementasi amanat Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa agar belanja daerah agar berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perurndang-undangan.

Dalam rangka memberikan keyakinan bahwa Standar Harga Satuan dan Standar Biaya Umum telah disusun secara tepat dan memadai, maka Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan reviu sebelum dokumen ditetapkan. Hal ini dilakukan berdasarkan amanat pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, bahwa dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap
Perangkat Daerah, Gubernur dibantu oleh Inspektorat Daerah dalam bentuk audit, reviu, monitoring, evaluasi, pemantauan, dan bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya.

Untuk membekali Tim dalam melaksanakan reviu, maka  pada tanggal 30 Juli 2021 dilakukan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) oleh Noldy Hosea Pellokila, S.Sos., M.M, Inspektur Pembantu V Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang memberikan materi terkait teknik perhitungan Analisa Standar Biaya, dan Teknik Reviu Standar Harga Satuan, Standar Biaya Umum dan Analisa Standar Biaya.

PKS Reviu SSH dan ASB, 30 Juli 2021, di Ruang Rapat Irban V 

Kegiatan Reviu atas Standar Harga Satuan dan Standar Biaya Umum oleh Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas Inspektur Provinsi NTT Nomor: IP.709/217/ST/K/2021 tanggal 30 Juli 2021, selama 7 hari terhitung mulai tanggal 30 Juli 2021 sampai tanggal 5 Agustus 2021. Tim Reviu melaksanakan tugas dibawah pengendalian Noldy Hosea Pellokila, S.Sos., M.M Inspektur Pembantu V Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku Pengendali Teknis.

Tim Reviu SSB dan SBM, pada saat melakukan entry briefing dengan Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT

Dalam entry meeting tanggal 2 Agustus 2021, Ketua Tim Reviu, Blasius N. Oban, S.Sos., S.ST., M.M memberikan penjelasan kepada Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, bahwa reviu dilaksanakan untuk:

  1. Memberikan keyakinan terbatas bahwa penyusunan dokumen Standar Satuan Harga (SSH) telah sesuai dengan tahapan-tahapan yang ditentukan.
  2. Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data harga yang disajikan dalam dokumen Standar Satuan Harga (SSH).
  3. Memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen Standar Satuan Harga (SSH) telah dimanfaatkan dalam perencanaan penganggaran/penyusunan RKA-SKPD.

Laporan Hasil Reviu Rancangan SSH dan ASB juka akan dilaporkan sebagai bagian pemenuhan kegiatan pencegahan korupsi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 melalui  Monitoring Center for Prevention (MCP) Jaga.ID KPK RI.

#itdaprovntt#nttbangkitnttsejahtera#reviusshsbm

By admin